ANALISIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

Authors

  • Beni Hartanto STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

DOI:

https://doi.org/10.46306/jurinotep.v4i3.204

Keywords:

Pendidikan dan Pelatihan, Kinerja ASN, Pemerintahan Daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam upaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di birokrasi daerah. Peningkatan kualitas ASN menjadi kunci vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang prima. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menganalisis berbagai konsep, temuan empiris, dan kerangka kebijakan terkait pelaksanaan Diklat, khususnya yang berkaitan dengan tantangan implementasi yang sering dihadapi di lingkungan pemerintah daerah. Fokus utama kajian adalah untuk memahami sejauh mana program Diklat yang ada mampu menjawab kebutuhan spesifik daerah serta dampaknya terhadap peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN. Kajian literatur mengungkapkan bahwa pelaksanaan Diklat di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, meliputi kurangnya relevansi materi Diklat dengan tugas pokok dan fungsi spesifik ASN di daerah, keterbatasan anggaran, serta perencanaan dan evaluasi program yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Permasalahan ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, yang sering dicirikan oleh inefisiensi, lambatnya inovasi, dan kurangnya responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, berbagai studi juga menegaskan bahwa Diklat yang terencana baik dan berkesinambungan terbukti mampu meningkatkan knowledge, skill, dan attitude ASN, yang pada gilirannya mendorong peningkatan kualitas hasil kerja dan etos profesionalisme. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan dan praktik Diklat di birokrasi daerah. Rekomendasi utama menekankan perlunya desain program Diklat yang lebih relevan dan berkelanjutan, yang secara eksplisit harus terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah dan kebutuhan kompetensi spesifik unit kerja. Selain itu, diperlukan sistem coaching dan mentoring pasca-Diklat untuk memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan ke dalam praktik kerja sehari-hari, serta evaluasi berbasis dampak untuk mengukur kontribusi Diklat terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik secara nyata.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aningsih, Zulela, M. S., Neolaka, A., Iasha, V., & Setiawan, B. (2022). How is the Education Character Implemented? The Case Study in Indonesian Elementary School. Journal of Educational and Social Research, 12(1), 371–380. https://doi.org/10.36941/jesr-2022-0029

Batubara, B. M. (2020). The Problems of the World of Education in the Middle of the Covid-19 Pandemic. Udapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(1), 450–457.

Egorychev, A., Mardakhaev, L., & Ahtyan, A. (2017). Education in globalizing world: basic institution determining development of world civilization. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 777–784.

Faedlulloh, D., Maarif, S., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Birokrasi dan Revolusi Industri 4.0: Mencegah Smart ASN menjadi Mitos dalam Agenda Reformasi Birokrasi Indonesia. Borneo Administrator, 16.

Hasibuan, M. S. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Herzani, A. P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(4), 954. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2865

Lalbiakdiki Hnamte, & Lalrinzuali, F. (2018). The Four Pillars of Education and the Models of Teaching. Mizoram Educational, Vol. I(July).

Mangkunegara, A. A. A. P. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Rosdakarya.

Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 4(2), 163–176.

Mulyaningrum, V. D., Purnama, S., & Prasetyono, H. (2025). Urgensi Pendidikan Bagi PNS Indonesia. Research And Development Journal Of Education, 11.

Murdiono, M., Miftahudin, M., & Kuncorowati, P. . (2014). The Education of the National Character of Pancasila in Secondary School Based on Islamic Boarding Schools. Educational Horizon, 36(3), 423–434.

Notoatmodjo, S. (2009). Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.

Novitasari, Y., & Hapitri, D. (2019). Realisasi Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan, serta Pengaruhnya terhadap IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Cakrawala Repositori IMWI, 2(1), 1–15.

Núñez-Canal, M., de Obesso, M. de las M., & Pérez-Rivero, C. A. (2022). New challenges in higher education: A study of the digital competence of educators in Covid times. Technological Forecasting and Social Change, 174, 121270. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121270

Nunggalsari, R. N., & Soebijantoro, S. (2018). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pacitan Dalam Pelestarian Museum Buwono Keling Di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 8(01), 75. https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i01.2037

Pratiwi, S., Faradila, N., & Iashania, Y. (2022). Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Nusantara Innovation Jorunal, 1.

Rusnan, R. (2022). Peran Pemerintah Daerah Bone Bolango Dalam Melestarikan Bahasa Bolango. Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian, 2(2), 461–482.

Utami, T. K. (2016). Analisis Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hukum Mimbar Justitia, 2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)

Downloads

Published

2025-09-30

How to Cite

Hartanto, B. (2025). ANALISIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN DAERAH . Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan, 4(2), 516–525. https://doi.org/10.46306/jurinotep.v4i3.204